SANTRI KIRI

Santri yang diindetik dengan memakai sarung, baju koko dan peci dekil. Santri tidak saja belajar kitab kuning tetapi juga kitab putih. Walau santri berpenampilan kampungan tetapi juga belajar idelogi dunia dan filsafat. Walau tiap hari hanya makan nasi dengan lauk garam kadang puasa karena tidak punya makanan. Mandinya di sungai dengan sabun cuci karena sabun mandi tidak kebeli. Santri ini adalah santri kampung yang tidak mengenal gaya kota. Tapi otaknya tidak kampungan. Kawan santri semua, group ini tempatnya fardhu ‘ain untuk beda pendapat dan sepakat untuk tidak sepakat. TAPI SANTRI KIRI TIDAK ATEIS.

H. Mahmud Ali Zen, Ketua Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) Pusat

Posted by yudiwah pada Maret 27, 2007

H. Mahmud Ali Zen, Ketua Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) Pusat
Tidak Ada Pondok Yang Mengajar Teror
Pesantren, lembaga pendidikan Islam khas Indonesia yang telah banyak berkontribusi bagi negara kini dalam sorotan. Pemerintah berencana menga-
wasi pesantren dan mengambil sidik jari santri, demi mengenyahkan benih-benih terorisme. Padahal lembaga pesantren sudah ada jauh sebelum republik ini berdiri. Dari pesantren gema takbir mengusir penjajah dikumandangkan.

Untuk mengungkap fakta sebenarnya kondisi pesantren dan kiprah sebenarnya dari lembaga ini, SABILI menemui Ketua Asosiasi Pesantren Nahdlatul Ulama atau yang lebih terkenal dengan nama Rabithah Ma’ahid Islamityah (RMI), H Mahmud Ali Zein. Sebagai Ketua RMI Pusat serta salah seorang anggota DPD dari Jawa Timur, tidaklah mudah untuk menemui tokoh NU yang satu ini. Di tengah kesibukannya yang begitu padat, SABILI berkesempatan menemuinya setelah acara Musyawarah Nasional Alim Ulama di Pasuruan Kamis (22/12).

Pada Chairul Akhmad dari SABILI, di dalam ruang kantor Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, pria berkacamata minus dan berjenggot panjang berwarna putih ini bertutur tentang kondisi pondok pesantren setelah adanya stigmatisasi, terutama dikaitkan dengan terorisme. Di suatu sore yang mendung.

Apakah benar pesantren tempat pembibitan teroris? Bagaimana sikap pesantren? Berikut penuturan H. Mahmud Ali Zen, Ketua RMI (Rabithah Ma’ahid Islamiyah) Pusat, sebuah lembaga koordinasi pesantren yang tergabung dalam NU.
Berikut petikannya:

Pesantren kini tengah diawasi pemerintah terkait dengan terorisme?
Terkait dengan pemberlakuan sidik jari di pesantren, sepertinya sudah dicabut oleh Kapolri Jendral Sutanto. Hanya saja, saya belum tahu tanggapan Wakil Presiden (Jusuf Kalla), kalau saya bilang bukan Wakil Presiden, tapi Ketua Golkar. Sebab, tidak pantas seorang wapres memberikan statement seperti itu. Hal ini menunjukkan Ketua Golkar itu arogan. Rupanya dia (Jusuf Kalla) yang ngotot memberlakukan sidik jari, padahal Kapolri sendiri tidak pernah memerintahkan demikian. Tidak ada pondok yang mengajarkan teror! Saya betul-betul gemas dengan keadaan ini dan sebetulnya hal ini akan saya buka di hadapan menteri.

Lihat perjuangan 10 Nopember 1945 di Surabaya, siapa yang berjuang? Kan santri, atas perintah dari KH. Hasyim Asy’ari. Kenapa tidak memperhatikan hal itu? Santri itu tidak ada apa-apanya. Jangankan hanya korban perasaan, matipun santri siap kalau sudah diperintahkan oleh Kyai. Tapi mana penghargaan pemerintah terhadap pesantren. Teroris itu siapa? Apakah mereka dari pesantren, tidak! Logika yang mana yang dipakai Ketua Golkar untuk mengobok-obok pesantren.

Di sini letak hutang budi negara terhadap pesantren?
Iya, jasa pesantren terhadap republik ini sangat besar sekali. Sebenarnya santri itu diam, mereka hanya berjuang dalam menuntut ilmu dan mereka tidak pernah meminta bantuan pemerintah.

Bukannya hal ini menunjukkan islamofobia pemerintah?
Tidak, tidak. Saya kira ini hanyalah merupakan ketergesa-gesaan dalam menganalisa suatu masalah. Buktinya, kan langsung dicabut oleh Kapolri. Tapi efeknya memang besar, karena diungkapkan oleh seorang pemimpin. Makanya jadi pemimpin jangan terlalu mudah mengeluarkan suatu statement karena bisa berbahaya. Sayang sekali, dalam kondisi pemerintah sudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, kok membuat hal-hal seperti itu. Saya tidak tahu kenapa?

Pasca tragedi WTC, muncul stigmatisasi terhadap umat Islam, khususnya pesantren?
Iya, memang ada dampak peristiwa WTC itu terhadap umat Islam, tapi ini kan global. Indonesia memang termasuk target juga. Makanya kita harus waspada, jangan ikut-ikutan.

Kenapa Indonesia jadi target?
Indonesia ini, sampeyan (Anda) tahu sendiri, merupakan penduduk muslim terbesar di dunia. Mengenai masalah memusuhi Islam, otomatis Indonesia termasuk di dalamnya. Jadi bagaimanapun juga, hal ini memang sudah lama.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan khas Indonesia, sepertinya dinomorduakan oleh pemerintah?
Kadang-kadang, tapi jangan dikasih nomor-nomor gitulah. Di Indonesia, lembaga pendikan bermacam-macam. Tidak perlu ada nomor dua dan sebagainya, karena itu bisa menyebabkan kecemburuan.

Bagaimana dengan bantuan pemerintah AS terhadap Indonesia guna mengubah kurikulum pesantren?
Saya kira independensi pesantren sampai saat ini masih terjaga dan kuat. Contohnya, pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur yang sudah 300 tahuanan ini, apanya yang mau diubah?

Terutama berkenaan dengan jihad?
Apanya, jihad yang mana? Kan, tidak ada apa-apa sebetulnya. Jihad itu apa? Jihad itu berjuang. Apa tidak perlu bangsa ini diberikan wawasan tentang masalah perjuangan. Kalau tidak, kita akan dijajah lagi. Adanya pahlawan, adanya pejuang, dalam bahasa Arab artinya jihad, mujahid. Nah, para teroris ini salah dalam mengartikan jihad. Jihad diartikan perang, perang yang tidak betul. Jihad itu bagus dan suci sekali.

Coba kalau dulu tidak ada fatwa jihad, tidak akan menang kita melawan Belanda. Kalau perang melawan Belanda tidak diartikan jihad, berarti kita pro dengan penjajah Belanda. Melawan Belanda itu adalah jihad fi sabilillah. Kalau tidak dikatakan jihad, 10 Nopember tidak akan dilakoni oleh arek-arek Suroboyo. Coba kalau kita baca sejarah dan para pelaku sejarah, mereka mati-matian membela negara karena melakukan jihad fi sabilillah.

Dan itu dari pesantren?
Pesantren yang banyak berjuang, baik semangat maupun pejuangnya. Pada waktu itu, ada seorang jenderal yang berkata kepada KH. Hasyim Asy’ari, “Kyai sampeyan pindah saja, karena Belanda sebentar lagi masuk!” Memang pada waktu itu Kyai Hasyim sudah sepuh, tapi apa jawab beliau. “Kalau Belanda masuk ke sini, biarlah saya lawan, biarpun menggunakan pemukul bedug. Saya akan jihad melawan mereka,” jawab Kyai Hasyim tegas.

Kenapa sekarang pesantren mau diawasi?
Maka dari itu, ada apa? Jangan-jangan sekarang ini ada antek Belanda yang muncul lagi. He…he…he…!

Ada perbedaan jumlah santri, sebelum tragedi WTC dan sesudahnya di pesantren yang tergabung dalam RMI?
Saya belum tahu persis, sebab saya di RMI baru, beberapa bulan yang lalu. Saya kira pengaruh itu (penurunan santri) tidak ada. Kalau toh ada, tidak disebabkan oleh kejadian itu. Mungkin ada pengaruh lain. Di Sidogiri pun demikian, tidak ada perubahan. Sejak dulu ya 5.000 orang santri, kini pun tetap 5.000 santri.

Sikap wali santri sendiri bagaimana?
Biasa saja, mereka tetap menyekolahkan anaknya ke pesantren.

Berarti sidik jari itu belum dilakukan?
Tidak ada. Apalagi instruksinya sudah dicabut oleh Kapolri.

Anda melihat ada politisasi dalam kasus sidik jari ini?
Tidak ada, tidak muncul apa-apa. Kita hanya melihat terlebih dahulu. baru setelah itu ada, kita melawan seperlunya. Kalau tidak jadi, ya sudah kita tidak akan mengeluarkan statement yang macam-macam.

Ada pertemuan sesama anggota RMI terkait dengan masalah ini?
Dengan pesantrennya belum ada, tapi kita sudah melakukan koordinasi dengan sesama pengurus RMI menyikapi masalah ini.

Ada intervensi asing dalam stigmatisasi pesantren?
Saya kira itu tidak akan lepas.

Kira-kira siapa?
Ha…ha…ha… Jangankan masalah ini, masalah BBM saja tidak lepas dari intervensi mereka. Ternyata semua itu skenario.

Skenario bagaimana?
Ya skenario mereka itu (asing), dari World Bank, IMF dan lain-lainnya.

Apa yang harus dilakukan pesantren menghadapi skenario mereka?
Kita harus meningkatkan ukhuwwah Islamiyah di antara kita.
Wawancara terhenti karena handphone Ali Mahmudi Zen terus berdering. Dia pamit keluar menghadiri sebuah undangan di kota Bangil. Wawancara dilanjutkan kembali esok hari pukul 06.00 (23/12/2005) hingga pukul 09.00, di tempat kediamannya.

Apa yang harus dilakukan kaum muslimin atas stigmatisasi pesantren ini?
Saya kira bukan masyarakat, tapi pemerintahlah yang harus melakukan sesuatu. Pemerintah harus berlaku adil dan bersikap bijak. Mereka jangan terlalu mencurigai pesantren hingga menimbulkan ketidakpercayaan rakyat. Sekarang kepercayaan rakyat masih belum pulih pada pemerintah. Jadi, jangan dipersulit lagi. Kalau pemerintah terus menekan rakyat, maka pemerintahan akan sulit berjalan. Sebagaimana yang dikatakan Gus Dur, pemerintah itu sebagai fasilitator. Jadi, mana mungkin pemerintah bisa bekerja secara masuk akal kalau mereka terus curiga sama rakyatnya. Pesantren termasuk bagian dari rakyat juga yang di Indonesia mayoritas muslim. Pembinaan muslim ini banyak sekali tumbuh dan datang dari pesantren. Kalau pemerintah mencurigai pesantren, itu merupakan suatu kekeliruan yang sangat besar.

Apakah pesantren mendapatkan subsidi dari pemerintah?
Kalau namanya subsidi tidak ada. Tapi kalau yang namanya bantuan, ada sebagian. BOS (biaya operasional sekolah) saja pesantren tidak mendapatkan.

Ada rencana pemerintah mensubsidi pesantren?
Pemerintah memang harus memberikan subsidi kepada pesantren, karena itu merupakan amanat konstitusi. Sesuai dengan UU 20/2003, pendidikan agama dan keagamaan sudah masuk dalam sistem pendidikan di Indonesia. Dengan demikian, seharusnya dana itu dianggarkan bukan dalam bentuk subsidi, tapi pemerintah harus memberikan anggaran untuk keberlangsungan sistem pesantren di Indonesia. Harus dimasukkan dalam APBN.

Dengan isu terorisme yang berkembang saat ini, ada tekanan terhadap pesantren?
Sementara ini belum ada.

Kalau ada bagaimana?
Kami akan bersikap nantinya, tergantung bagaimana bentuk tekanannya. Sebab, tidak semestinya pemerintah menekan pesantren. Soal bagaimana kurikulum dan sebagainya, tinggal sekarang pemerintah mau memberikan apa pada pesantren. Katakan saja, mau memberikan suatu persamaan ijazah atau mengakui suatu ijazah. Kalau itu saja, kita bisa menerima. Tapi kalau mau mengubah kurikulum, itu harus ada landasan hukumnya.

Siapa yang bisa menjembatani hal ini, itu adalah kewenangannya menteri. Tapi harus diingat, keputusan menteri tidak boleh bertentangan dengan PP (peraturan pemerintah), PP juga tidak boleh bertentangan dengan UU (undang-undang), UU tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, yakni UUD 1945. Jadi tahapan hukum harus tetap dilakukan. Sekarang ini, masih tumpang tindih antar beberapa aturan. Jadi, kalau mau mengubah kurikulum harus sesuai dengan proses yang ada.

Sikap pesantren RMI terhadap rencana perubahan kurikulum oleh pemerintah?
Di RMI, terdapat beragam model pesantren, ada yang murni salafiyah –tanpa ijazah- yang murni mendidik para santrinya agar menjadi anak yang shalih dan shalihah. Shalih pribadinya, shalih sosialnya, shalih bagi diri pribadi dan masyarakatnya. Hal ini yang sangat diutamakan dalam pesantren salaf karena ada ijazah itu banyak negatifnya. Negatifnya; sekolah, belajar atau mondok bukan karena untuk mendapatkan ilmu tapi untuk mendapatkan ijazah. Ini sangat berbahaya. Sehingga yang terpenting adalah kaidahnya, yang penting lulus, yang penting naik kelas. Selama ini, hal inilah yang menjadi pokok. Padahal tujuan belajar untuk mencari ilmu. Yang penting adalah mendapatkan ilmu yang bermanfaat, namun sayang kalah karena pengaruh ijazah tadi.

Pesantren modern tidak termasuk dalam RMI?
Kalau Gontor tidak termasuk, bukan anggota. Tapi ada juga pesantren modern yang masuk RMI. Memang RMI ini, afiliasinya ke NU. Biasanya, pondok pesantren yang sebagian pengasuhnya itu orang NU masuk dalam RMI. Dan pengertian RMI, bukan memimpin pondok pesantren. Ini yang masih belum banyak diketahui. RMI merupakan fasilitator dari pondok pesantren, terjemahannya adalah asosiasi. Yang namanya asosiasi tidak punya kendali penuh terhadap pesantren. Sifatnya hanya kepala kelompok, namanya kepala kelompok tidak punya kebijakan ‘harus’, tapi sifatnya adalah ‘dapat’ menghimbau dan menawarkan jasa.

Secara resmi, sikap RMI terhadap stigmatisasi pesantren ini?
Masing-masing anggota RMI menolak hal ini. Ini diskriminasi. Kami bukan menolak sidik jari, tapi menolak diskriminasi. Kalau rakyat Indonesia disuruh sidik jari untuk KTP, kenapa kita tolak? Tapi kalau untuk santri, ada apa? Ini kan diskriminasi. Kita tolak itu, karena kita sama-sama rakyat Indonesia. Tanpa RMI pun, pesantren-pesantren sudah bersikap. Selama mereka mampu untuk bersikap, mereka akan bersikap, sudahlah RMI tidak usah dulu. Kecuali kalau sudah gawat, ada pemaksaan dan sebagainya. Kalau memang masih bisa diatasi oleh anggota, silakan itu lebih bagus. Istilahnya jangan membunuh nyamuk dengan kayu besar.

Awal keterlibatan di RMI?
RMI adalah lembaga di struktur NU, sama seperti Al-Ma’arif dan sebagainya. Lembaga RMI ini ditunjuk, bukan berdasarkan pemilihan. RMI pusat ditunjuk oleh PBNU, kemudian RMI wilayah juga ditunjuk oleh PWNU, sedangkan RMI cabang ditunjuk oleh PCNU. Jadi, secara vertikal RMI tidak punya struktur. Struktur kepengurusan RMI bersifat zig-zag. Jadi, kalau kita mau menghubungi RMI wilayah misalnya, ya kita pamit dulu kepada pengurus wilayah NU.

Program utama RMI?
Ada beberapa program prioritas, pertama bagaimana ukhuwwah ini tetap terjalin, fasilitasnya adalah bagaimana kita bisa membuat IT yang bisa memfasilitasi ukhuwwah. Oleh karena itu kita harus memiliki database yang bisa mengetahui semua potensi yang ada di pesantren. Kami juga ingin sistem manajemen yang ada di pondok pesantren itu bagus. Hal ini tidak lepas dari dua hal, memiliki sistem yang baik dalam arti memenuhi kriteria-kriteria tentang manajemen yang baik. Jadi, ada planning, organizing, accounting dan controlling.

Sistem ini baik dan jalan serta didukung oleh SDM (sumber daya manusia) yang berkualitas. Kalau pesantren sudah demikian, ada sistem dan SDM yang kharismatis, insya Allah akan berjalan baik. Yang berikutnya adalah mengupayakan kemandirian pesantren untuk meningkatkan atau menggali dan sekaligus memanfaatkan potensi yang ada. Kemudian, mengupayakan peningkatan kualitas SDM di pesantren yang lebih bagus, seperti bea siswa di dalam maupun di luar negeri.

Berapa jumlah pesantren yang tergabung dalam RMI ini?
Saya tidak seberapa ingat datanya, tapi lebih dari belasan ribu lebih dan tersebar di seluruh Indonesia.

Kendala RMI dalam melaksanakan programnya selama ini?
Sementara ini belum kelihatan karena saya belum banyak bergerak sebab baru beberapa bulan menjabat ketua. Makanya kami sekarang agak hati-hati, apalagi image pesantren saat ini agak sedikit terganggu. Oleh karena itu kami berusaha untuk memperbaiki image. Kami ingin RMI dapat membantu pesantren, bukan membebani pesantren. Kelihatannya selama ini orang menilai bahwa RMI membebani pesantren sehingga orang segan berhubungan dengan RMI.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: